Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-17-0000000079Web06-Nov-2017
Pemberhentian PL GSC Kec.Malaka Barat, Kab.Malaka, provinsi NTT secara sepihak tanpa rekomendasi hasil audit atau hasil evaluasi kinerja pada semua tingkatan, tanpa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan tidak sesuai SOP program GSC. Kronologi: 1. Awal bulan April 2017, MAD SOS program GSC di aula Kec.Malaka Barat. ( sy tidak hadir krn sakit demam dan asam urat). Dihadapan forum MAD yg dihadiri utusan 16 desa, Camat, BKAD, Satker kab.Malaka, FASKAB, FASKEU, FK dan UPK GSC, sy diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas oleh camat Malaka Barat ( EFRAIM BRIA SERAN, S.Fil, MPA ). 2. Setelah pulih dari sakit yg saya alami, tanggal 20 April 2017 saya kembali aktifitas di kantor. FK GSC ( RENSIANA FELIKSITAS ) menyarankan agar saya melakukan klarifikasi dengan camat Malaka Barat tanpa penjelasan detail masalah apa yang akan di klarifikasi. Menyesuaikan jadwal dan kesibukan camat, saya baru bertemu dan klarifikasi masalah terkait poin 1 diatas pada tanggal 24 Juni 2017. 3. Hasil klarifikasi, saya disarankan camat agar tetap beraktifitas seprti biasa, tp dari sisi program GSC menuntut harus melamar ulang krn saya sdh diberhentikan sejak tanggal 1 April 2017. Saya dilema, mau ikut hasil klarifikasi dengan camat atau SOP program GSC? Dalam kasus ini saya ingin bertanya, sejauh mana tanggung jawab tim FASILITATOR (FK,FASKAB,FASKEU) terhadap pernyataan camat yang ditimpakan kepada saya? Terhitung sejak bulan April-Agustus 2017 honor saya tidak masuk hitungan krn menurut tim FASILITATOR posisi PL GSC Malaka Barat lowong. * Mohon bantuannya krn saya akan mengadukan hal dimaksud ke Dinsosnakertrans dan DPRD Kab.Malaka. Terima kasih.
13-11-2017: Pengaduan yang disampaikan pada tanggal 6 Nopember 2017 oleh Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka atas nama Patrisius Seran Klau perihal mohon bantuan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap beberapa isi pengaduan yang secara garis besar terkait kebijakan lokal, pembayaran insentif dan operasional serta pemberhentiannya sebagai Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Malaka Barat telah dinyatakan SELESAI dengan melakukan beberapa langkah penanganan/penyelesaian sebagai berikut : 1. Mengingat Rakor Provinsi yang dilakukan pada tanggal 5 s/d 8 Nopember 2017 di Kupang sedangkan pengaduannya pada tanggal 6 Nopember 2017 sehingga baru ditindaklanjuti tanggal 10 Nopember 2017; 2. Pada tanggal 10 Nopember 2017 dilakukan Rapat Khusus di Kantor Faskab bersama PjOK Kabupaten, Tim Faskab dan FK perihal pengaduan tersebut; 3. Setelah disepakati langkah-langkah penanganan selanjutnya PjOK Kabupaten, Faskab dan FK melakukan kunjungan ke Kecamatan Malaka Barat untuk bertemu dengan Pengadu; 4. Di Kantor UPK Kecamatan Malaka Barat bertemu dengan saudara Patrisius Seran Klau sebagi pengadu dan memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait hal-hal yang diadukan; 5. Mendengar penjelasan dan klarifikasi terhadap isi pengaduannya oleh Faskab dan PjOk Kabupaten maka saudara Patrisius Seran Klau selaku Pendamping Lokal (PL)Kecamatan Malaka Barat meminta maaf karena belum memahami prosedur/mekanisme program dan bersedia membuat Surat Pernyataan untuk menjalankan Tupoksi sebagai Pendamping Lokal (PL) GSC di Kecamatan Malaka Barat dan bila lalai maka akan mendapat sangsi sesuai mekanisme Program GSC; 6. Hasil penjelasan/klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengaduan Pendamping Lokal Kecamatan Malaka Barat serta Surat Pernyataannya terlampir.
P-17-0000000027Web16-May-2017
Pada saat Monitoring dan Evaluasi KMProv (Sp. MIS) dan Audit Internal Tim Faskab tanggal 15 - 18 Maret 2017 di Kecamatan Amarasi Kab. Kupang, ditemukan beberapa hal, sbb: 1. Pengakuan PK Desa Oenoni II, bahwa FK a.n. Densi Tige Rohi mengambil Uang sebesar Rp. 15.000.000,- utk kepentingan Publikasi (Standing Banner, Spanduk, Baliho, Brosur, Poster). Namun, sampai dengan kunjungan Monev & Audit, barang-barang tersebut tidak ada;
16-05-2017: Dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan (Camat) untuk meminta kepada Satker Provinsi melakukan pemanggilan kepada Sdr. Densi Tige Rohi untuk melakukan Klarifikasi di Kecamatan Amarasi, karena jika terbukti benar, maka ini merupakan masalah pelanggaran kode etik.
P-17-0000000028Web16-May-2017
Pada saat Monitoring dan Evaluasi KMProv (Sp. MIS) dan Audit Internal Tim Faskab tanggal 15 - 18 Maret 2017 di Kecamatan Amarasi Kab. Kupang, ditemukan: Tanggal 03 & 11 Desember 2015, telah dilakukan Pencairan Dana Kegiatan dengan total Rp. 90.257.950,- tanpa tandatangan spesimen FK. Pencairan ini didampingi oleh FK Densi Tige Rohi, padahal pada tanggal 01 Desember 2015, yang bersangkutan sudah direlokasi ke Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur dan sudah ada FK Pengganti di Kecamatan Amarasi;
16-05-2017: Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan (Camat) untuk meminta kepada Satker Provinsi melakukan pemanggilan kepada Densi Tige Rohi, Viktor Dillak (Ketua UPK), Pokja, Wakil Masyarakat melakukan klarifikasi atas kesalahan prosedur pencaiaran dana Kegiatan TA 2015 tanpa ada spesimen tandatangan FK, karena ini adalah masalah pelanggaran kode etik.
P-17-0000000022Web02-May-2017
Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Indikasi Penyalahgunaan Dana Pokja Pendidikan TA.2013 DIPA Awal Rp. 20.744.700,- kemudian DIPA Optimalisasi Rp. 2.239.400,- Total Rp. 22.984.100,- pada PK Lama untuk Pengadaan Buku Paket SD dan SMP sudah terbelanjakan Rp. 3.000.000,- (terdapat bukti pembelanjaan) namun sisanya Rp. 19.984.100,- bukti-bukti tidak terdapat pada PK.
12-05-2017: segera akan di fasilitasi investigasi lanjutan terkait dengan pelaporan tersebut
P-17-0000000023Web02-May-2017
Pelatihan gabungan bagi Pendamping Lokal PAUD (Penlok PAUD) untuk 12 kecamatan dengan biaya penyelenggaraan senilai Rp. 1.750.000,- dan pemberian transport yang bervariasi sesuai jakar kecamatan ke Melonguane sampai dengan akhir April 2017 tidak terdapat Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan kecamatan dan Panitia.
12-05-2017: akan segera dilakukan validasi dan evaluasi pelaksaan pelatihan tendik PAUD serta pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan
P-17-0000000024Web02-May-2017
Pelatihan Tendik PAUD di kecamatan Kabaruan yang dilaksanakan melalui IGTKI pada tanggal 28 September 2016 sampai dengan 03 Oktober 2016 (6 hari) terdapat biaya transportasi peserta yang belum dibayarkan kepada Panitia IGTKI seniai Rp. 3.600.000,- dan sejak Januari 2017 s/d April 2017 (4 bulan) dengan justifikasi sertifikat belum diberikan. Kecamatan Beo Utara senilai Rp. 880.000,-, Kecamatan Beo Selatan Rp. 2.000.000, Beo biaya LCD dan Sound System (1 x 3hr x Rp. 350.000,- = Rp. 1.050.000,-) belum dikeluarkan panitia IGTKI (kesepakatannya biaya transportasi akan diserahkan bersamaan dengan penyerahan sertifikat
12-05-2017: segera akan dilakukan korscek terkait pengelolaan dana pelatihan tendik PAUD
P-17-0000000025Web02-May-2017
adanya transfer dana untuk Material Lokal dan Upah Pekerjaan Pembangunan PAUD, Menara Air dan Jamban Sehat kepada Saudara Yopi R.Salibana, SH pada tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp. 81.000.000,- dan Rp. 30.000.000,-, (Belakangan diketahui bahwa Saudara Yopi R.Salibana, SH merupakan tenaga Pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan Geme Kabupaten Talaud), kemudian mengingat tidak tertuang sebelumnya pada Berita Acara Rapat Koordinasi Lintas Pelaku pada tanggal 06 Oktober 2016, sehingga terindikasi FK Perbantuan dari Kecamatan Beo mengarahkan pembelanjaannya kepada satu supplier (Penunjukkan Langsung) tanpa melalui proses survey harga sebelumnya dan tanpa melibatkan masyarakat dalam penentuan keputusan tersebut
12-05-2017: telah di dapat surat pernyataan dan kronologis terkait penunjukkan pihak ketiga
P-17-0000000026Web02-May-2017
Temuan Prinsip dan Prosedur berupa adanya saldo dana sebelum penutupan rekening senilai Rp. 108.916.686,- pada tanggal 28 November 2016 di Kecamatan Khusus Miangas dan sampai dengan 31 Desember 2016 dilaporkan tersalurkan 100% baik ke Kabupaten dan Provinsi serta Adanya Pembukaan 3 (tiga) rekening di kecamatan Miangas dengan Specimen Tanda Tangan hanya oleh saudara Lendy Ngayo (FK Kec.Miangas) dan Bendahara UPK Miangas (Esparansa Rimpulaeng), dan pembukaan rekening tersebut tanpa melalui Forum serta tanpa melibatkan Wakil Masyarakat
12-05-2017: telah dilakukan inventarisasi dana sisa dari rekening yang menjadi kewajiban untuk di tutup di akir TA.2016
P-17-0000000001Web05-Jan-2017
Saya sangat prihatin kemarin diakhir tahun program GSC adanya penekanan kepada pelaku kami dari pihak fasilitator untuk berbuat bohong, pelatihan yang belum dilaksanakan harus dilaporkan sudah dilaksanakan sehingga pada saat ada audit dari pusat pelaku kami merasa tertekan. Saat ini Kab.Kuningan masih menyisakan dana sekitar 50 jt untuk kegiatan pelatihan PL PAUD yang di amankan dalam rekening khusus. Saya minta jangan ada lagi tekanan dari Fasilitator jika nanti ada audit kepada pelaku kami, karena kami sudah cukup kecewa.
13-03-2017: Sudah dilakukan Investigasi dan klarifikasi terhadap laporan pengaduan dengan hasil : a. Bahwa Faskab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pelatihan tidak dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan, namun dilakukan secara gabungan dengan model pemadatan di tahun anggaran. b. Faskab dan faskeu mengakui telah menunjuk secara langsung panitia penyelenggara dengan alasan jika diserahkan kepada asosiasi maka hasilnya akan sama dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. c. Faskab dan faskeu mengakui telah menyampaikan informasi salah dan menyuruh pelaku di kecamatan untuk menyampaikan informasi salah terkait dengan telah dilaksanakannya pelatihan gelombang I pada tanggal 15-17 Desember 2016 di Hotel Tirta Horison. d. Faskab dan faskeu mengakui telah menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana pada minggu ke-3 100%, padahal dana hanya dipindahkan di rekening khusus untuk penyelenggaraan pelatihan dan diakui oleh Faskab dan Faskeu bahwa dana yang di setorkan ke Rekening khusus merupakan Cash On Hand. e. Faskab mengakui telah merekomendasikan untuk dibuat rekening khusus sebagai penampung dana pelatihan gabungan yang di kelola oleh panitia. f. Faskab dan faskeu mengakui telah melakukan negosiasi hotel pertama kali ke hotel Horison, Montana dan Prima yang selanjutnya menyerahkan ke panitia untuk proses pemesanan jumlah kamar dan pembayarannnya dan di perkuat dengan pengakuan dari pihak hotel dan panitia. namun pada saat panitia pertama kali menyampaikan laporan kepada Faskab hal ini tidak dipertanyakan ke panitia tentang harga hotel yang tidak sesuai realisasi pembayaran. g. Pada saat dilakukan klarifikasi, tim faskab menyodorkan hasil investigasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 bahwa harga-harga pembelian barang (tas, kaos, powerbank, blocknote) tidak sesuai dengan kuitansi, bahwa panitia telah melakukan mark up atas harga-harga yang sebenarnya, termasuk harga hotel, namun tetap membuat laporan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bukti transaksi yang di berikan oleh panitia dan pelaporan tersebut di serahkan kepada Provinsi Tanggal 20 Januari 2016. jika investigasi sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 sementara faskab menyampaikan laporan ke provinsi pada tanggal 20 Januari 2017, masih ada kesempatan untuk menyampaikan laporan yang sesungguhnya atau menunda untuk melaporkan ke provinsi karena adanya temuan-temuan tersebut. Namun ternyata faskab baru menyampaikan temuan itu kepada KMN pada tanggal 9 Februari 2017. h. Faskab dan Faskeu mengakui bahwa laporan pertanggung jawaban pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten dibuat dan di susun oleh tim Faskab yang kemudian disampaikan ke provinsi pada tanggal 20 Januari 2017, faskab menggunakan dasar dari kuitansi-kuitansi panitia. Khususnya untuk kuitansi hotel, seharusnya sudah diketahui sejak awal telah terjadi mark up harga hotel, tetapi faskab tetap menggunakan dasar kuitansi tersebut sebagai dasar pelaporan dan terjadi perbedaan laporan keuangan antara laporan keuangan yang dibuat oleh panitia dengan Tim Faskab.
P-15-0000000054Web09-Feb-2015
Kader dusun menggala tidak menggunakan menu rekomendasi dari puskesmas
P-14-0000000055Web07-Jan-2015
BPD merasa kurang informasi tentang kegiatan GSC
Data : 11 | Halaman : 1