Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-17-0000000030Hasil Audit08-Jun-2017
Papan Informasi sekretariat GSC Kecamatan belum dipasang begitu juga di desa
04-07-2017: Papan Informasi sekretariat GSC Kecamatan sudah dipasang begitu juga di desa. Permasalahan Selesai
P-17-0000000031Tatap Muka07-Jun-2017
aparat desa keberatan kegiatan GSC masuk RPJMD, RKPD, APBD, karena dana desa akan berkurang.
05-07-2017: Setelah dilakukan Koordinasi dan Penjelaasan Kepada Pemerintahan Desa tentang Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Kesehatan dan Pendidikan,sesuai dengan Permendes 22 Tahuan 2016 dan Permendes 04 tahun 2017 tentang prioritas penggunanaan dana desa telah diatur dan dijelaskan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam perencanaan desa yaitu RPJM Des, RKP Des dan APB Des diantaranya yaitu peningkatan pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan dan diperkuat dengan peraturan Bupati N0 3 Tahun 2017 tentang tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
P-17-0000000027Web16-May-2017
Pada saat Monitoring dan Evaluasi KMProv (Sp. MIS) dan Audit Internal Tim Faskab tanggal 15 - 18 Maret 2017 di Kecamatan Amarasi Kab. Kupang, ditemukan beberapa hal, sbb: 1. Pengakuan PK Desa Oenoni II, bahwa FK a.n. Densi Tige Rohi mengambil Uang sebesar Rp. 15.000.000,- utk kepentingan Publikasi (Standing Banner, Spanduk, Baliho, Brosur, Poster). Namun, sampai dengan kunjungan Monev & Audit, barang-barang tersebut tidak ada;
16-05-2017: Dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan (Camat) untuk meminta kepada Satker Provinsi melakukan pemanggilan kepada Sdr. Densi Tige Rohi untuk melakukan Klarifikasi di Kecamatan Amarasi, karena jika terbukti benar, maka ini merupakan masalah pelanggaran kode etik.
P-17-0000000028Web16-May-2017
Pada saat Monitoring dan Evaluasi KMProv (Sp. MIS) dan Audit Internal Tim Faskab tanggal 15 - 18 Maret 2017 di Kecamatan Amarasi Kab. Kupang, ditemukan: Tanggal 03 & 11 Desember 2015, telah dilakukan Pencairan Dana Kegiatan dengan total Rp. 90.257.950,- tanpa tandatangan spesimen FK. Pencairan ini didampingi oleh FK Densi Tige Rohi, padahal pada tanggal 01 Desember 2015, yang bersangkutan sudah direlokasi ke Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur dan sudah ada FK Pengganti di Kecamatan Amarasi;
16-05-2017: Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan (Camat) untuk meminta kepada Satker Provinsi melakukan pemanggilan kepada Densi Tige Rohi, Viktor Dillak (Ketua UPK), Pokja, Wakil Masyarakat melakukan klarifikasi atas kesalahan prosedur pencaiaran dana Kegiatan TA 2015 tanpa ada spesimen tandatangan FK, karena ini adalah masalah pelanggaran kode etik.
P-17-0000000022Web02-May-2017
Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Indikasi Penyalahgunaan Dana Pokja Pendidikan TA.2013 DIPA Awal Rp. 20.744.700,- kemudian DIPA Optimalisasi Rp. 2.239.400,- Total Rp. 22.984.100,- pada PK Lama untuk Pengadaan Buku Paket SD dan SMP sudah terbelanjakan Rp. 3.000.000,- (terdapat bukti pembelanjaan) namun sisanya Rp. 19.984.100,- bukti-bukti tidak terdapat pada PK.
12-05-2017: segera akan di fasilitasi investigasi lanjutan terkait dengan pelaporan tersebut
P-17-0000000023Web02-May-2017
Pelatihan gabungan bagi Pendamping Lokal PAUD (Penlok PAUD) untuk 12 kecamatan dengan biaya penyelenggaraan senilai Rp. 1.750.000,- dan pemberian transport yang bervariasi sesuai jakar kecamatan ke Melonguane sampai dengan akhir April 2017 tidak terdapat Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan kecamatan dan Panitia.
12-05-2017: akan segera dilakukan validasi dan evaluasi pelaksaan pelatihan tendik PAUD serta pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan
P-17-0000000024Web02-May-2017
Pelatihan Tendik PAUD di kecamatan Kabaruan yang dilaksanakan melalui IGTKI pada tanggal 28 September 2016 sampai dengan 03 Oktober 2016 (6 hari) terdapat biaya transportasi peserta yang belum dibayarkan kepada Panitia IGTKI seniai Rp. 3.600.000,- dan sejak Januari 2017 s/d April 2017 (4 bulan) dengan justifikasi sertifikat belum diberikan. Kecamatan Beo Utara senilai Rp. 880.000,-, Kecamatan Beo Selatan Rp. 2.000.000, Beo biaya LCD dan Sound System (1 x 3hr x Rp. 350.000,- = Rp. 1.050.000,-) belum dikeluarkan panitia IGTKI (kesepakatannya biaya transportasi akan diserahkan bersamaan dengan penyerahan sertifikat
12-05-2017: segera akan dilakukan korscek terkait pengelolaan dana pelatihan tendik PAUD
P-17-0000000025Web02-May-2017
adanya transfer dana untuk Material Lokal dan Upah Pekerjaan Pembangunan PAUD, Menara Air dan Jamban Sehat kepada Saudara Yopi R.Salibana, SH pada tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp. 81.000.000,- dan Rp. 30.000.000,-, (Belakangan diketahui bahwa Saudara Yopi R.Salibana, SH merupakan tenaga Pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan Geme Kabupaten Talaud), kemudian mengingat tidak tertuang sebelumnya pada Berita Acara Rapat Koordinasi Lintas Pelaku pada tanggal 06 Oktober 2016, sehingga terindikasi FK Perbantuan dari Kecamatan Beo mengarahkan pembelanjaannya kepada satu supplier (Penunjukkan Langsung) tanpa melalui proses survey harga sebelumnya dan tanpa melibatkan masyarakat dalam penentuan keputusan tersebut
12-05-2017: telah di dapat surat pernyataan dan kronologis terkait penunjukkan pihak ketiga
P-17-0000000026Web02-May-2017
Temuan Prinsip dan Prosedur berupa adanya saldo dana sebelum penutupan rekening senilai Rp. 108.916.686,- pada tanggal 28 November 2016 di Kecamatan Khusus Miangas dan sampai dengan 31 Desember 2016 dilaporkan tersalurkan 100% baik ke Kabupaten dan Provinsi serta Adanya Pembukaan 3 (tiga) rekening di kecamatan Miangas dengan Specimen Tanda Tangan hanya oleh saudara Lendy Ngayo (FK Kec.Miangas) dan Bendahara UPK Miangas (Esparansa Rimpulaeng), dan pembukaan rekening tersebut tanpa melalui Forum serta tanpa melibatkan Wakil Masyarakat
12-05-2017: telah dilakukan inventarisasi dana sisa dari rekening yang menjadi kewajiban untuk di tutup di akir TA.2016
P-17-0000000020Hasil Audit25-Apr-2017
adanya beberapa temuan yang berkaitan dengan kode etik antara lain: 1. Buku kas dan Buku BLM kegiatan dan DOK tidak dibuat dari tahun 2014-2016 2. 6 dari 10 pelatihan yang dikelola kecamatan tidak ada pelaporan pertanggung jawaban 3. tidak jelas yang mengelola keuangan antara FK dan UPK 4. Kwitansi penyaluran BLM Kegiatan belum di tanda tangani FK 5. Bukti pendukung DOK PELMAS dan DOK PERENCANAAN tidak ada 6. Buku Kas dan Buku bank pokja kesehatan,pokja pendidikan,pokja duklay tidak ada 7. SPPB tidak ada
25-04-2017: telah dilakukan forum pembuktian terkait dengan pelanggaran kode etik fasilitator
P-17-0000000021Hasil Audit25-Apr-2017
adanya pelanggaran kode etik antara lain 1. temuan Dana sebesar RP.2.000.000,- tahun 2015 dari DOK Perencanaan.
25-04-2017: telah dilakukan forum pembuktian terkait dengan indikasi pelanggaran kode etik fasilitator
P-17-0000000019SMS18-Apr-2017
pada Bulan Oktober 2016 Adanya laporan yang menginformasikan bahwa adanya dugaan indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan dana GSC oleh bendahara GSC UPK Kecamatan sawahan dengan dalih meminjam dana GSC dari PK desa Sidorejo, desa Kebonagung dan desa Sawahan
25-04-2017: permasalahan sama dengan kasus 3518-2-25022017-005-PNPM Generasi
P-17-0000000018SMS09-Apr-2017
Salam..Sy baru pindah ke kota mamuju. Anak sy umur 9 bulan. Jadwal suntik tgl 14 bulan ini dimana lokasi yg dekat yah? sy tinggl dekat masjid raya.makasih
11-04-2017: Wassalam...Layanan POSYANDU yang terdekat di wilayah domisili ibu/bapak tepatnya di Jl. Muh. Husnih Tamrin nama POSYANDU SIOLA MATAHARI (satu kompleks dengan TK/PAUD SIOLA. Hari jadwal pelayanan ibu hamil, bayi dan balita setiap tanggal 18. Demikian disampaikan, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Generasi Sehat & Cerdas Provinsi Sulawesi Barat.
P-17-0000000003Supervisi29-Mar-2017
Penyalah gunaan dana kegiatan oleh Bendahara PK GSC Desa Tolite Jaya sbesar Rp.16.573.700,-
05-04-2017: segera di pastikan terhadap nilai penyimpangan dana yang dilakukan oleh bendahara PK, dan fasilitasi pengembalian dana yang tidak terealisasi untuk segera di kembalikan ke kas negara karena telah melewati tahun anggaran
P-17-0000000001Web05-Jan-2017
Saya sangat prihatin kemarin diakhir tahun program GSC adanya penekanan kepada pelaku kami dari pihak fasilitator untuk berbuat bohong, pelatihan yang belum dilaksanakan harus dilaporkan sudah dilaksanakan sehingga pada saat ada audit dari pusat pelaku kami merasa tertekan. Saat ini Kab.Kuningan masih menyisakan dana sekitar 50 jt untuk kegiatan pelatihan PL PAUD yang di amankan dalam rekening khusus. Saya minta jangan ada lagi tekanan dari Fasilitator jika nanti ada audit kepada pelaku kami, karena kami sudah cukup kecewa.
13-03-2017: Sudah dilakukan Investigasi dan klarifikasi terhadap laporan pengaduan dengan hasil : a. Bahwa Faskab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pelatihan tidak dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan, namun dilakukan secara gabungan dengan model pemadatan di tahun anggaran. b. Faskab dan faskeu mengakui telah menunjuk secara langsung panitia penyelenggara dengan alasan jika diserahkan kepada asosiasi maka hasilnya akan sama dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. c. Faskab dan faskeu mengakui telah menyampaikan informasi salah dan menyuruh pelaku di kecamatan untuk menyampaikan informasi salah terkait dengan telah dilaksanakannya pelatihan gelombang I pada tanggal 15-17 Desember 2016 di Hotel Tirta Horison. d. Faskab dan faskeu mengakui telah menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana pada minggu ke-3 100%, padahal dana hanya dipindahkan di rekening khusus untuk penyelenggaraan pelatihan dan diakui oleh Faskab dan Faskeu bahwa dana yang di setorkan ke Rekening khusus merupakan Cash On Hand. e. Faskab mengakui telah merekomendasikan untuk dibuat rekening khusus sebagai penampung dana pelatihan gabungan yang di kelola oleh panitia. f. Faskab dan faskeu mengakui telah melakukan negosiasi hotel pertama kali ke hotel Horison, Montana dan Prima yang selanjutnya menyerahkan ke panitia untuk proses pemesanan jumlah kamar dan pembayarannnya dan di perkuat dengan pengakuan dari pihak hotel dan panitia. namun pada saat panitia pertama kali menyampaikan laporan kepada Faskab hal ini tidak dipertanyakan ke panitia tentang harga hotel yang tidak sesuai realisasi pembayaran. g. Pada saat dilakukan klarifikasi, tim faskab menyodorkan hasil investigasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 bahwa harga-harga pembelian barang (tas, kaos, powerbank, blocknote) tidak sesuai dengan kuitansi, bahwa panitia telah melakukan mark up atas harga-harga yang sebenarnya, termasuk harga hotel, namun tetap membuat laporan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bukti transaksi yang di berikan oleh panitia dan pelaporan tersebut di serahkan kepada Provinsi Tanggal 20 Januari 2016. jika investigasi sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 sementara faskab menyampaikan laporan ke provinsi pada tanggal 20 Januari 2017, masih ada kesempatan untuk menyampaikan laporan yang sesungguhnya atau menunda untuk melaporkan ke provinsi karena adanya temuan-temuan tersebut. Namun ternyata faskab baru menyampaikan temuan itu kepada KMN pada tanggal 9 Februari 2017. h. Faskab dan Faskeu mengakui bahwa laporan pertanggung jawaban pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten dibuat dan di susun oleh tim Faskab yang kemudian disampaikan ke provinsi pada tanggal 20 Januari 2017, faskab menggunakan dasar dari kuitansi-kuitansi panitia. Khususnya untuk kuitansi hotel, seharusnya sudah diketahui sejak awal telah terjadi mark up harga hotel, tetapi faskab tetap menggunakan dasar kuitansi tersebut sebagai dasar pelaporan dan terjadi perbedaan laporan keuangan antara laporan keuangan yang dibuat oleh panitia dengan Tim Faskab.
Data : 184 | Halaman : 13