Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-18-0000000017Tatap Muka01-Feb-2018
Aduan dari Kader Posyandu/KPMD : Desa membatasi untuk tidak rangkap jabatan sebagai Kader Posyandu dan KPMD sehubungan dengan insentif dari Dana desa sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri dari kader posyandu di desa Tariang Baru.
07-02-2018: Saat ini pelaku program yang merangkap sebagai kader posyandu dan KPMD telah mengundurkan diri dari seluruh kegiatan didesa karena menurut pendamping tidak boleh ada pelaku yang melaksanakan pekerjaan ganda. tetapi menurut masyarakat bisa seorang kader melaksanakan pekerjaan ganda dengan menggunakan sumber pembiayaan yang berbeda misalkan KPMD dibiayai dari APBN dan Kader Posyandu dibiayai dari APBD. namun pendamping desa tetap tidak mengijinkan hal tersebut walaupun hasil musyawarah desa memutuskan bisa dibiayai. sehingga pada saat penyusunan RKPDes tidak terfasilitasi karena adanya intervensi negatif.
P-18-0000000019Web01-Feb-2018
1. Bahwa Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD TA. 2017 yang bersumber dari DOK PAUD telah dilaksanakan Tanggal 13-20 November 2017 2. Bahwa terhadap pelaksanaan Pelatihan tersebut UPK telah melakukan Penyetoran Anggaran kepada panitia masing-masing pada tahap Pertama sebesar 65% dari alokasi dana atau sebesar Rp. 13.084.500 dan tahap kedua sebesar 35% dari alokasi dana atau sebesar 6.100.500 untuk pelatihan tingkat lanjut GTK PAUD Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo Tahun Anggaran 2017 3. Bahwa pada Pelatihan GTK Paud tingkat Dasar juga telah dilakukan transfer dana 100% atau sebesar Rp. 4.250.000.- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan dan mekanisme Penggunaan Dana DOK PAUD dan CB untuk peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan pelatihan, panitia diwajibkan menyusun laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dilaksanakan;.- 5. Bahwa hingga saat ini Pihak Panitia Pelaksana belum menyerahkan dokumen Laporan Pelaksanaan Pelatihan GTK PAUD baik Dasar maupun Lanjutan Kepala Unit Pengelola Kegiatan Kec. Boliyohuto;
07-02-2018: Telah dilakukan Pertemuan dengan LPP, Tim Faskab,Korprov, pada tanggal 05 Feb 2018,dan disepakati Pihak LPP akan menyelesaikan semua Laporan selambat-lambatnya pada Akhir Bulan Februari 2018.
13-03-2018: Tanggal 07 maret 2018 semua dokumen atas pelaksanaan kegiatan pelatihan tendik PAUD sudah diselesaiakan, Tim Himpaudi akan segera membawa kejakarta dalam rangka pengajuan penerbitan sertifikat
P-18-0000000001Supervisi24-Jan-2018
KPMD masih keliru dalam pengsian form 13,14 walaupun sudah di IST/OJT berulang kali
06-02-2018: sumber daya manusia dari pelaku (KPMD) yang bervariasi/kurang sehingga tetap dilakukan IST/OJT secara terus menerus untuk perbaikan
P-18-0000000002Supervisi24-Jan-2018
Dana BLM DOK CB sangat kecil sehingga Pelaku dikecamatan dan FK kesulitan dalam merancang rencana pembiayaan
06-02-2018: Diharapkan adanya sharing dana dari dana APBD (PAP) sehingga kegiatan dapat berjalan lebih baik
13-03-2018: Melalui kegiatan Sosialisasi Kegiatan TA.2018 diharapkan Desa dapat mendanai Kades dan BPD serta KPMD melalui dana perjalanan dinas yang tertampung dalam APBDEs, sehingga hal ini bisa menjadi salah satu solusi terkait minimnya anggaran TA.2018
P-18-0000000003Supervisi23-Jan-2018
Dana Pelaksanaan PKD (Dusun) dan Rapat Perumusan), sudah diberikan kepada KPMD namun masih dijumpai bukti Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak terdapat di UPK dan belum dilakukan Rekapitulasi oleh Pelaku di Kecamatan (FK, Penlok) sampai Januari 2018.
02-02-2018: Sampai dengan tanggal 02 Februari Berkas Berita Acara disampaikan FK masih ada di Desa, namun tetap akan dimonitoring perkembangannya
13-03-2018: Sampai dengan akhir bulan Februari 2018 telah dipastikan bahwa semua dokumen Berita Acara Pelaksanan PKD dan Rapat Perumusan telah terdapat di Kantor UPK dan dalam proses Rekapitulasi hasilnya untuk bahan advokasi di kecamatan dan kabupaten
P-18-0000000004Supervisi23-Jan-2018
Daftar Penerima Transport Pelatihan Pelembagaan Pembangunan Desa Tgl 17 November 2017 diterima oleh sebanyak 39 org, sementara daftar hadir di tanggal 16 Nov 2017 peserta hadir 38 orang dan tanggal 17 Nov 2017 peserta hadir sebanyak 37 orang serta tanggal 16 Nov 2017 daftar peserta penerima materi hadir sebanyak 37 orang, kemudian belum disertakan foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan dimaksud.
02-02-2018: Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan dimaksud sudah ada hanya pada saat Penggandaan kemarin tidak termasuk namun dokumen asli ada di UPK
P-18-0000000005Supervisi23-Jan-2018
Pada kegiatan Lokakarya kemitraan dan Festival, Bendahara mengeluarkan uang dan diberikan pada Paniitia Pelaksana (Hanya 1 lembar kwitansi tanpa dokumen pendukung senilai Rp. 5.500.000,-, dimana pemberian hadiah Juara I, II dan Juara III tidak terdapat kwitansi penyerahan dari Panitia Pelaksana kepada para Pemenang Perlombaan
06-02-2018: terjadi miss komunikasi untuk penerima hadiah dimana untuk penerima hadiah tidak dimintakan tanda terima tapi dapat dibuktikan dengan foto dimana sudah tercantum berapa nominal yang diterima. untuk tanda terima masih sementara dimintakan ke penerima hadiah
13-03-2018: Fasilitator Keuangan telah memastikan realisasi pengeluaran dana sesuai dengan RAB dan bukti transaksi penyerahan kepada Pemenanng Lomba serta foto dokumentasi penyerahan Hadiah juga tanda terima uang oleh Penerima (Pemenang Lomba)
P-18-0000000006Supervisi23-Jan-2018
Terdapat Biaya Konsolidasi pelaku di Kecamatan (PJOK, FK, Ketua & Bendahara UPK serta PL) berupa Rapat Persiapan 5 org x Rp. 50.000 = Rp. 250.000 x 6 paket kegiatan DOK Peningkatan Kapasitas, namun bukti pertanggungjawaban hanya 1 lembar kwitansi tanpa di dukung Berita Acara Rapat Konsolidasi dan Daftar Hadir Pelaksanaan kegiatan
06-02-2018: sudah dibuatkan kwitansi tanda terima biaya konsolidasi untuk masing2 kegiatan
P-18-0000000007Supervisi23-Jan-2018
Terkait tindaklanjut terhadap dokumen MAD Tutup Buku dan Serah Terima Kegiatan TA.2017 serta Form Sertifikasi, pada saat kunjungan Dokumen masih terpisah-pisah dimana Berita Acara Revisi tidak terdapat di Kantor UPK, kemudian SPC Pengajuan, SPC Revisi setelah keluar Juknis dan SPC untuk Saldo dana akhir belum terlihat
02-02-2018: Dokumen MAD Tutup Buku dan Serah Terima Kegiatan TA.2017 sudah ditindaklanjuti dan ada kelengkapan administrasi pendukung dan di buat menjadi satu dokumen resmi di Kantor UPK Wori
P-18-0000000008Supervisi23-Jan-2018
Pada kegiatan Lokakarya Kemitraan Pelayanan Sosial Dasar Tahun Anggaran 2017 terdapat kwitansi untuk keperluan biaya snack dan Konsumsi Perlombaan MakEngket sebanyak 8 kelompok untuk 50 orang x Rp. 35.000,- = Rp. 1.750.000,- namun daftar hadir peserta tidak dijumpai, hanya Dokumentasi foto pada saat pelaksanaan kegiatan
06-02-2018: Untuk kegiatan Lokakarya Kemitraan memang terjadi miss komunikasi, dimana hanya peserta lokakarya saja yang diambil daftar hadirny sedang peserta lomba maengket tidak. tapi untuk peserta maengket dapat dibuktikan dengan foto peserta dan untuk daftar hadirnya sampai tgl 26 jan 2018 masih sementara dimintakan tanda tangannya ke peserta lomba maengket
13-03-2018: Fasilitator Keuangan telah memastikan bukti transaksi berdasarkan realisasi penggnaan dana dan kelengkapan bukti pendukung dengan daftar hadir dan biaya konsumsi sebagai peserta pada saat penjurian dilakukan oleh Panitia dan Team Penilai.
P-18-0000000009Supervisi23-Jan-2018
Dana Pelaksanaan PKD (Dusun) dan Rapat Perumusan) di Desa Wori sudah diberikan kepada KPMD namun Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak terdapat di UPK dan belum dilakukan Rekapitulasi oleh Pelaku di Kecamatan (FK, Penlok) sampai Januari 2018.
06-02-2018: Berita Acara PKS dan Rapat Perumusan sudah dikumpulkan di kecamatan dan sudah dilakukan rekapan di kecamatan
P-18-0000000010Supervisi23-Jan-2018
Terdapat transaksi berupa Tanda terima Transport kegiatan Pengembangan Media Komunitas pada tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017 senilai Rp. 6.070.000,- Namun terdapat 4 (empat) orang peserta yang tidak menanda tangani daftar penerimaan transport senilai Rp. 300.000,- di Desa Talawaan Atas (1 orang), Desa Budo (1 orang), Desa Lantung (2 orang).
02-02-2018: Telah terdapat 4 (empat) orang peserta yang tidak menanda tangani daftar penerimaan transport senilai Rp. 300.000,- di Desa Talawaan Atas (1 orang), Desa Budo (1 orang), Desa Lantung (2 orang)sehingga kelengkapan tanda tangan penerima dana tarnasportasi sebagai bukti realisasi penggunaan dana .
P-18-0000000011Supervisi23-Jan-2018
Terdapat kwitansi penyerahan Hadiah dalam lomba Menulis Artikel tanggal 07 November 2017 senilai Rp. 1.750.000,- untuk Juara I ; Rp. 1.000,000,- Juara II : Rp. 500.000,- dan Juara III : Rp. 250.000,- hanya didukung 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan dari Bendahara UPK kepada Panitia Pelaksana Lomba dan foto dokumentasi penyerahan Hadiah
06-02-2018: tanda terima oleh panitia tidak dibuatkan tapi dapat dibuktikan dengan foto yang mencantumkan berapa nominal yang diterima oleh masing2 orang(juara). untuk tanda terima masih sementara dikumpulkan
13-03-2018: Fasilitator Keuangan telah memastikan bukti transaksi berdasarkan realisasi penggnaan dana dan kelengkapan bukti kwitansi penyerahan dari Bendahara UPK kepada Panitia Pelaksana Lomba serta foto dokumentasi penyerahan Hadiah juga tanda terima uang oleh Penerima (Pemenang Lomba)
P-17-0000000079Web06-Nov-2017
Pemberhentian PL GSC Kec.Malaka Barat, Kab.Malaka, provinsi NTT secara sepihak tanpa rekomendasi hasil audit atau hasil evaluasi kinerja pada semua tingkatan, tanpa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan tidak sesuai SOP program GSC. Kronologi: 1. Awal bulan April 2017, MAD SOS program GSC di aula Kec.Malaka Barat. ( sy tidak hadir krn sakit demam dan asam urat). Dihadapan forum MAD yg dihadiri utusan 16 desa, Camat, BKAD, Satker kab.Malaka, FASKAB, FASKEU, FK dan UPK GSC, sy diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas oleh camat Malaka Barat ( EFRAIM BRIA SERAN, S.Fil, MPA ). 2. Setelah pulih dari sakit yg saya alami, tanggal 20 April 2017 saya kembali aktifitas di kantor. FK GSC ( RENSIANA FELIKSITAS ) menyarankan agar saya melakukan klarifikasi dengan camat Malaka Barat tanpa penjelasan detail masalah apa yang akan di klarifikasi. Menyesuaikan jadwal dan kesibukan camat, saya baru bertemu dan klarifikasi masalah terkait poin 1 diatas pada tanggal 24 Juni 2017. 3. Hasil klarifikasi, saya disarankan camat agar tetap beraktifitas seprti biasa, tp dari sisi program GSC menuntut harus melamar ulang krn saya sdh diberhentikan sejak tanggal 1 April 2017. Saya dilema, mau ikut hasil klarifikasi dengan camat atau SOP program GSC? Dalam kasus ini saya ingin bertanya, sejauh mana tanggung jawab tim FASILITATOR (FK,FASKAB,FASKEU) terhadap pernyataan camat yang ditimpakan kepada saya? Terhitung sejak bulan April-Agustus 2017 honor saya tidak masuk hitungan krn menurut tim FASILITATOR posisi PL GSC Malaka Barat lowong. * Mohon bantuannya krn saya akan mengadukan hal dimaksud ke Dinsosnakertrans dan DPRD Kab.Malaka. Terima kasih.
13-11-2017: Pengaduan yang disampaikan pada tanggal 6 Nopember 2017 oleh Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka atas nama Patrisius Seran Klau perihal mohon bantuan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap beberapa isi pengaduan yang secara garis besar terkait kebijakan lokal, pembayaran insentif dan operasional serta pemberhentiannya sebagai Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Malaka Barat telah dinyatakan SELESAI dengan melakukan beberapa langkah penanganan/penyelesaian sebagai berikut : 1. Mengingat Rakor Provinsi yang dilakukan pada tanggal 5 s/d 8 Nopember 2017 di Kupang sedangkan pengaduannya pada tanggal 6 Nopember 2017 sehingga baru ditindaklanjuti tanggal 10 Nopember 2017; 2. Pada tanggal 10 Nopember 2017 dilakukan Rapat Khusus di Kantor Faskab bersama PjOK Kabupaten, Tim Faskab dan FK perihal pengaduan tersebut; 3. Setelah disepakati langkah-langkah penanganan selanjutnya PjOK Kabupaten, Faskab dan FK melakukan kunjungan ke Kecamatan Malaka Barat untuk bertemu dengan Pengadu; 4. Di Kantor UPK Kecamatan Malaka Barat bertemu dengan saudara Patrisius Seran Klau sebagi pengadu dan memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait hal-hal yang diadukan; 5. Mendengar penjelasan dan klarifikasi terhadap isi pengaduannya oleh Faskab dan PjOk Kabupaten maka saudara Patrisius Seran Klau selaku Pendamping Lokal (PL)Kecamatan Malaka Barat meminta maaf karena belum memahami prosedur/mekanisme program dan bersedia membuat Surat Pernyataan untuk menjalankan Tupoksi sebagai Pendamping Lokal (PL) GSC di Kecamatan Malaka Barat dan bila lalai maka akan mendapat sangsi sesuai mekanisme Program GSC; 6. Hasil penjelasan/klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengaduan Pendamping Lokal Kecamatan Malaka Barat serta Surat Pernyataannya terlampir.
P-17-0000000078Hasil Audit23-Oct-2017
Tunjangan asuransi meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan dan jaminan hari tua. Pembayaran ini berdasarkan nilai yang tertera pada polis masing-masing fasilitator dengan nilai pertanggungan maksimal Rp150.000,00. Pembayaran tunjangan asuransi akan ditanggung oleh Satker apabila fasilitator telah menunjukkan bukti pembayaran premi mereka setiap bulannya. Berdasarkan hasil audit terhadap kelengkapan bukti pembayaran honor dan tunjangan fasilitator yang dilaksanakan BPM-PDT Provinsi Gorontalo terdapat pembayaran asuransi yang tidak didukung bukti sebesar Rp2.205.000,00
30-10-2017: Temuan BPKP sebesar Rp. 2.205.000.- atas kekurangan bukti pembayaran Asuransi telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 23 oktober 2017. Bukti terlampir
Data : 184 | Halaman : 13