Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-18-0000000028Supervisi17-Mar-2018
Berdasarkan Hasil Rekapitulasi terhadap Saldo dana pada Rekening Operasional UPK, DOK CB & DOK P PAUD serta Buku Kas dari masing-masing rekening tersebut pada periode 29 Desember 2017 terdapat saldo pada Buku Kas DOK CB senilai Rp. 478.000,- di kecamatan Pulutan yang menjadi dasar Sp.FM melakukan kunjungan selanjutnya dilakukan sertifikasi bersama Fasilitator Perbantuan di kecamatan Pulutan An.Inry Sasoeng bahwa terdapat transaksi tanggal 23 Desember 2017 berupa biaya pembuatan Laporan Pelatihan DOK CB & DOK P PAUD TA.2017 kemudian tambahan dana untuk pembuatan Dokument Akhir pelatihan Dokumen Akhir Pelatihan Peningkatan Kapasitas 6 pelatihan TA.2017 (fotocopy dan Penggandaan Materi dan Dokumen) senilai Rp. 2.000.000,- yang belum dipertanggungjawabkan.
05-04-2018: Terhadap biaya pembuatan laporan pelatihan DOK CB & DOK P PAUD TA.2017 senilai Rp. 2.000.000,- yang belum dipertannggungjawabkan serta saldo senilai Rp. 478.000,-. Fasilitator Keuangan telah memastikan bahwa sebelumnya dana tersebut di pegang oleh Bendahara UPK Kecamatan Pulutan dan segera dilakukan pengandaan Laporan 6 Paket serta kepada Fasilitator Kecamatan An.Yulismin telah direkomendasikan PHK pada bulan februari 2018 yang lalu.
P-18-0000000029Supervisi17-Mar-2018
Berdasarkan Desk Review Sp.FM terhadap Hasil Rekapitulasi Nodin Korprov Nomor : 29/KMP-Sulut/VIII/2017 Terhadap pelaksanaan Kegiatan DOk CB di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat transaksi yang perlu penelusuran lebih lanjut seperti transaksi Pembelian Printer Canon seharga Rp. 2.201.000,- di kecamatan Manganitu Selatan, pada tanggal 14 Desember 2017 namun bukti transaksi dan bukti fisik Printer Canon yang dibeli pada saat kunjungan Sp.FM pada tanggal 22 Februari 2018 tidak terdapat di kantor UPK, justifikasi yang disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan bahwa ada di rumah Ketua UPK Kecamatan Manganitu Selatan, Namun setelah dikonfirmasi oleh teryata belum dibelanjakan.
05-04-2018: Sesuai Surat Justifikasi yang disampaikan Fasilitator Kecamatan kepada Team Fasilitator Kabupaten dan tembusan Sp.FM GSC Sulut pada tanggal 26 Maret 2018, bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 telah disetor kembali ke Rekening Kas Operasional UPK Kecamatan Manganitu Selatan dan bukan ke Kas Umum Negara mengingat transaksi Pembelian Printer tersebut menggunakan sisa Biaya Operasional UPK Tahun sebelumnya senilai Rp. 2.201.000,- bukti setoran dan dana yang masuk ke Rek.Operasional, (Terlampir bukti bukti)
P-18-0000000027Supervisi13-Mar-2018
Terdapat bukti pembayaran transportasi rakor pelaku KPMD yang diterima oleh satu orang saja.
05-04-2018: Terkait terdapat bukti pembayaran transportasi rakor pelaku KPMD yang diterima oleh satu orang saja, telah dipastikan oleh Team Fasilitator Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa untuk biaya Transport telah didukung Daftar Hadir dan Daftar Penerimaan Transport
P-18-0000000026Hasil Audit13-Feb-2018
Temuan audit internal di UPK Kec Utan. Permasalahanya terdapat nilai uang DOK CB TA 2017 yang tidak terserap sejumlah Rp.1.950.000,- karena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengadaan spanduk MAD Khusus dan chapture vinil PKD.
15-02-2018: Pengaduan sudah ditanggapi dan masalah sudah selesai dengan telah disetor/dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp 1.950.000,- total dari 2 masalah baru di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dengan rincian: 1) Masalah Penyimpangan Pronsip & Prosedur sebesar Rp 1.800.000,- 2) Masalah Penyimpangan/Penyalahgunaan Dana sebesar Rp 150.000,-
P-18-0000000020Hasil Audit06-Feb-2018
Pada saat Fasilitator Kabupaten melakukan kunjungan pada tanggal 18 Januari 2018, Belum ada pelaporan kegiatan PAD, Skoring 6 bulan dan IKP triwulan II
08-02-2018: Laporan PAD telah selesai dilaporkan tanggal 2 Februari 2018 dan Laporan Skoring 6 Bulan dan IKP triwulan 2 telah dilaporkan tanggal 31 Januari 2018 sehingga Aduan dianggap Selesai
P-18-0000000022Supervisi06-Feb-2018
Ada pembiayaan sewa ruangan di setiap kegiatan pelatihan-pelatihan Dana DOK CB TA.2017 yang seharusnya ada swadaya masyarakat
08-02-2018: Pada saat ini sedang digali Informasi dari masyarakat maupun Penerima Sewa tersebut apakah memang ada pembiayaan dan memang diterima oleh pelaku yang namanya ada di kwitansi
05-04-2018: Team Fasilitator Kabupaten Kepulauan Talaud telah membahas hal ini pada saat Rapat Koordinasi Kabupaten bersama FK dan Specialist FM Provinsi bahwa agar dalam pelaksanaan di tahun depan swadaya masyaralat harus lebih ditingkatkan dan biaya sewa haruslah dikurangi.
P-18-0000000023Supervisi06-Feb-2018
Berdasarkan kunjungan Faskab dan Faskeu pada tanggal 18 Januari 2018 ditemukan cash on hand senilai Rp. 10.000.000,- pada Bendahara UPK Kec.Kabaruan untuk pembayaran kalender (108Exmp) dan Baliho sebanyak 12 buah dari Dana Sisa Kegiatan DOK CB Kec.Kabaruan (Kegiatan Pengembangan Media Komunitas), namun sampai dengan 18 Januari 2018 barang tersebut belum terdapat di UPK Kecamatan Kabaruan
08-02-2018: FK telah melakukan follow up ke UPK terhadap perkembangan penyelesaian pencetakan Kalender gsc dan Baliho yang sedang berjalan. 12 buah baliho kesepakatan bersama telah selesai tapi masih menunggu hasil pencetakan Kalender yang sementara cetak. Dimana Lokasi percetakan berada di Kota Manado
05-04-2018: Team Fasilitator Kabupaten Kepulauan Talaud telah memastikan bahwa Percetakan kalender GSC dan Baliho sebanyak 12 buah telah selesai dan telah dibagikan kemasing masing desa disertai bukti transaksinya
P-18-0000000024Supervisi06-Feb-2018
Kekosongan FK dikecamatan Essang dan Kecamatan Beo Selatan menyebabkan pelaporan skoring 6 bulanan dan IKP triwulan 2 belum terekap sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
08-02-2018: Rencana tanggal 8 Februari 2018 Faskab akan kunjungan lapangan dan akan memfasilitasi pelaku-pelaku desa untuk bersama-sama merekap format 13 dan 14 TA. 2017
P-18-0000000025Tatap Muka06-Feb-2018
Adanya pergantian personil Satker sehingga menyebabkan terlambatnya proses penyelesaian pengajuan NPUB dan SK KPA
13-02-2018: Sudah dilakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengajuan KPA dan dokumen NPUB TA 2018 dan saat ini SK KPA dan NPUB saat ini sudah dimeja Sekretaris Daerah, SK KPA awalnya sudah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 namun ada kesalahan penulisan tanggal sehingga sudah langsung diperbaiki hari itu juga. Diharapkan tanggal 14 Februari 2018 SK KPA sudah selesai dan dokumen NPUB sudah dinaikkan ke Bupati Minahasa Utara
13-03-2018: SK KPA dan NPUB Kabupaten Minahasa Utara sudah selesai ditanda tangani dan telah pula disampaikan ke Sekretariat di awal bulan Maret 2018
P-18-0000000012Tatap Muka01-Feb-2018
Ada aduan dari BPD Desa Belenganang bahwa pemdes lebih berpihak pada kegiatan fisik daripada kegiatan pemberdayaan sehingga banyak menimbulkan permasalahan di desa, antar masyarakat.
07-02-2018: Adanya penegasan oleh dinas BPMD, jika pada saat verifikasi dokumen RKPDes oleh kecamatan tidak terdapat kegiatan yang berkaitan dengan PSD maka dokumen akan dikembalikan ke desa. saat ini didesa belengan kegiatan PSD telah masuk dalam pembiayaan dana desa khususnya pembiayaan Tendik PAUD, Kader Posyandu, dan KPMD begitu juga dengan kegiatan posyandu yang telah dianggarkan setiap bulannya selama 1 tahun.
P-18-0000000013Supervisi01-Feb-2018
Pengaduan dari FK (Grace Tololiu) dan Ketua UPK (Frangky Korompis) : Camat saat ini kurang mendukung dan merespons kegiatan GSC, padahal awal-awal keg sangat mendukung. Ternya ada beberap alasan krn tidak mengikuti kemauannya dan ada ketidakcocokan dengan Ketua UPK.
07-02-2018: Saat ini telah dilakukan pendekatan individu kepada camat dengan tujuan untuk membangun kembali hubungan baik agar tidak lagi miskomunikasi dan menyatukan visi dalam pemberdayaan masyarakat agar tidak ada lagi intervensi yang hanya menguntungkan Individu atau kelompok tertentu.
P-18-0000000014Tatap Muka01-Feb-2018
Aduan dari Camat (Ibu Maloringan)saat bersama Korprov bahwa Kepala Desa Tumalede kurang transparan dalam LPj dana desa pembangunan gedung PAUD, sehingga Camat tidak membuat rekomendasi pencairan dana, tetapi ternyata dana bisa cair.
07-02-2018: saat ini sedang dilakukan klarifikasi berkaitan dengan pernyataan tersebut, karena saat ini pemerintah kabupaten sedang membuat percepatan akan pencairan dana desa dengan melampirkan LPJ tahap I sebagai syarat untuk pencairan Tahap II.
13-03-2018: proses transparansi didalam pembangunan gedung PAUD telah dilengkapi dengan informasi anggaran yang dibuat dalam bentuk papan pengumuman proyek lengkap dengan alokasi biayanya begitu juga dengan verifikasi LPJ yang dilakukan dinas DPMD telah selesai dan telah dilengkapi sehingga dana bisa di cairkan, dan telah dilakukan klarifikasi kepada ibu camat akan pelaksanaan kegiatan tersebut dan sudah selesai.
P-18-0000000015Supervisi01-Feb-2018
Ada aduan di desa Menggawa 2 dimana tadinya tertata di dana desa Des 2017 s/d Jan 2018 ada PMT Posyandu tetapi realisasinya tidak ada. Kemuadian dari KPMD Desa Kalam Darat bahwa pemdes tidak mengijikan rangkap jabatan sebagai KPMD dan Kader Posyandu dan Tendik PAUD, sehingga banyak yang mundur dan kegiatan menjadi tidak maksimal.
07-02-2018: saat ini Dinas BPMD telah melakukan OJT kepada pemerintah desa dan pelaku program didesa dimana rangkap jabatan bisa terjadi jika sumber pembiayaannya berbeda misalkan ada yang dibiayai dengan sumber dana APBD dan ada yang dari APBN.
P-18-0000000016Supervisi01-Feb-2018
Ada aduan bahwa PLD merangkap BPD desa Tariang Baru sehingga ada kepentingan dari pendanaan kegiatan dalam APBDes, khususnya kegiatan Pelayanan Sosial Dasar(PSD)
07-02-2018: Tidak adanya penegasan dari pemerintah desa khususnya kepada BPD yang merangkap sebagai PLD didesa sehingga adanya kemungkinan penyusunan RKPDes dan APBDesa dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga setiap usulan hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu. diharapkan adanya aturan yang lebih tegas atau kode etik program supaya bisa meminimalisir akan terjadi kecurangan disaat penyusunan usulan kegiatan yang dibiayai melalui dana desa.
13-03-2018: pelaku didesa yang merangkap pekerjaan sudah diselesaikan didesa dimana pelaku sudah tidak menjabat lagi sebagai BPD dan telah digantikan dengan BPD yang baru. jadi sudah tidak ada lagi pelau yang merangkap pekerjaan.
P-18-0000000017Tatap Muka01-Feb-2018
Aduan dari Kader Posyandu/KPMD : Desa membatasi untuk tidak rangkap jabatan sebagai Kader Posyandu dan KPMD sehubungan dengan insentif dari Dana desa sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri dari kader posyandu di desa Tariang Baru.
07-02-2018: Saat ini pelaku program yang merangkap sebagai kader posyandu dan KPMD telah mengundurkan diri dari seluruh kegiatan didesa karena menurut pendamping tidak boleh ada pelaku yang melaksanakan pekerjaan ganda. tetapi menurut masyarakat bisa seorang kader melaksanakan pekerjaan ganda dengan menggunakan sumber pembiayaan yang berbeda misalkan KPMD dibiayai dari APBN dan Kader Posyandu dibiayai dari APBD. namun pendamping desa tetap tidak mengijinkan hal tersebut walaupun hasil musyawarah desa memutuskan bisa dibiayai. sehingga pada saat penyusunan RKPDes tidak terfasilitasi karena adanya intervensi negatif.
Data : 183 | Halaman : 13