Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-17-0000000079Web06-Nov-2017
Pemberhentian PL GSC Kec.Malaka Barat, Kab.Malaka, provinsi NTT secara sepihak tanpa rekomendasi hasil audit atau hasil evaluasi kinerja pada semua tingkatan, tanpa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan tidak sesuai SOP program GSC. Kronologi: 1. Awal bulan April 2017, MAD SOS program GSC di aula Kec.Malaka Barat. ( sy tidak hadir krn sakit demam dan asam urat). Dihadapan forum MAD yg dihadiri utusan 16 desa, Camat, BKAD, Satker kab.Malaka, FASKAB, FASKEU, FK dan UPK GSC, sy diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas oleh camat Malaka Barat ( EFRAIM BRIA SERAN, S.Fil, MPA ). 2. Setelah pulih dari sakit yg saya alami, tanggal 20 April 2017 saya kembali aktifitas di kantor. FK GSC ( RENSIANA FELIKSITAS ) menyarankan agar saya melakukan klarifikasi dengan camat Malaka Barat tanpa penjelasan detail masalah apa yang akan di klarifikasi. Menyesuaikan jadwal dan kesibukan camat, saya baru bertemu dan klarifikasi masalah terkait poin 1 diatas pada tanggal 24 Juni 2017. 3. Hasil klarifikasi, saya disarankan camat agar tetap beraktifitas seprti biasa, tp dari sisi program GSC menuntut harus melamar ulang krn saya sdh diberhentikan sejak tanggal 1 April 2017. Saya dilema, mau ikut hasil klarifikasi dengan camat atau SOP program GSC? Dalam kasus ini saya ingin bertanya, sejauh mana tanggung jawab tim FASILITATOR (FK,FASKAB,FASKEU) terhadap pernyataan camat yang ditimpakan kepada saya? Terhitung sejak bulan April-Agustus 2017 honor saya tidak masuk hitungan krn menurut tim FASILITATOR posisi PL GSC Malaka Barat lowong. * Mohon bantuannya krn saya akan mengadukan hal dimaksud ke Dinsosnakertrans dan DPRD Kab.Malaka. Terima kasih.
13-11-2017: Pengaduan yang disampaikan pada tanggal 6 Nopember 2017 oleh Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka atas nama Patrisius Seran Klau perihal mohon bantuan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap beberapa isi pengaduan yang secara garis besar terkait kebijakan lokal, pembayaran insentif dan operasional serta pemberhentiannya sebagai Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Malaka Barat telah dinyatakan SELESAI dengan melakukan beberapa langkah penanganan/penyelesaian sebagai berikut : 1. Mengingat Rakor Provinsi yang dilakukan pada tanggal 5 s/d 8 Nopember 2017 di Kupang sedangkan pengaduannya pada tanggal 6 Nopember 2017 sehingga baru ditindaklanjuti tanggal 10 Nopember 2017; 2. Pada tanggal 10 Nopember 2017 dilakukan Rapat Khusus di Kantor Faskab bersama PjOK Kabupaten, Tim Faskab dan FK perihal pengaduan tersebut; 3. Setelah disepakati langkah-langkah penanganan selanjutnya PjOK Kabupaten, Faskab dan FK melakukan kunjungan ke Kecamatan Malaka Barat untuk bertemu dengan Pengadu; 4. Di Kantor UPK Kecamatan Malaka Barat bertemu dengan saudara Patrisius Seran Klau sebagi pengadu dan memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait hal-hal yang diadukan; 5. Mendengar penjelasan dan klarifikasi terhadap isi pengaduannya oleh Faskab dan PjOk Kabupaten maka saudara Patrisius Seran Klau selaku Pendamping Lokal (PL)Kecamatan Malaka Barat meminta maaf karena belum memahami prosedur/mekanisme program dan bersedia membuat Surat Pernyataan untuk menjalankan Tupoksi sebagai Pendamping Lokal (PL) GSC di Kecamatan Malaka Barat dan bila lalai maka akan mendapat sangsi sesuai mekanisme Program GSC; 6. Hasil penjelasan/klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengaduan Pendamping Lokal Kecamatan Malaka Barat serta Surat Pernyataannya terlampir.
P-17-0000000078Hasil Audit23-Oct-2017
Tunjangan asuransi meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan dan jaminan hari tua. Pembayaran ini berdasarkan nilai yang tertera pada polis masing-masing fasilitator dengan nilai pertanggungan maksimal Rp150.000,00. Pembayaran tunjangan asuransi akan ditanggung oleh Satker apabila fasilitator telah menunjukkan bukti pembayaran premi mereka setiap bulannya. Berdasarkan hasil audit terhadap kelengkapan bukti pembayaran honor dan tunjangan fasilitator yang dilaksanakan BPM-PDT Provinsi Gorontalo terdapat pembayaran asuransi yang tidak didukung bukti sebesar Rp2.205.000,00
30-10-2017: Temuan BPKP sebesar Rp. 2.205.000.- atas kekurangan bukti pembayaran Asuransi telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 23 oktober 2017. Bukti terlampir
P-17-0000000076Supervisi13-Sep-2017
Pengadaan Barang berupa Tempat Tidur Bersalin yang tidak sesuai dengan spesifikasi di Desa Rabeka , Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang Propinsi NTT
16-09-2017: telah dilakukan Pertemuan di tingkat Kecamatan pada tanggal 13 September 2017,dalam rangka penyelesaian masalah tersebut dan telah di lakukan klarifikasi dengan hasil : pengadaan barang tidak sesuai prosedur, survey hanya dilakukan di satu toko, sertifikasi barang tidak dilakukan sehingga barang yg di droping tidak sesuai specifikasi, dan akan di lakukan forum pembuktian di tingkat kecmatan dengan para pelaku dengan jadwal menyusul.
P-17-0000000077Hasil Audit13-Sep-2017
Berdasarkan Tindaklanjut Hasil Audit BPKP sebesar Rp. 39.675.000,- pada Kegiatan Pelatihan Gabungan dan oleh Senior FMS KMN (Yayuk Wuriati) pada tanggal 05 sd 09 Juni 2017 menjadi sebesar Rp. 63.285.250,-
17-09-2017: Pertemuan antara Satker kabupaten dan satker provinsi bersama Konsultan provinsi dan tim faskan Kab. Gorontalo Temuan sebesar Rp. 39.675.000 akan dikembalikan ke kas negara selambat lambatnya akhir september 2017. Dan Untuk Dokumen yang sdh didapatkan dari BPKP senin tanggal 18 Sep 2017 akan dilakukan Konsolidasi dengan panitia untuk mengecek kepalitan data terhadap dokumen tersebut.
09-10-2017: pengaduan terkait dengan masalah 7502-2-17-0043-GSC
P-17-0000000074Supervisi17-Aug-2017
terhadap penarikan dana sennilai Rp. 2.250.000,- merupakan insentif Penlok UPK untuk bulan April-Mei dan Juni 2017 sebagaimana justifikasi yang diberikan Bendahara UPK serta dikonfirmasi kepada Mantan FK Kendahe serta Pendamping Lokal UPK namun bukti transaksi penyerahan dana tidak diperoleh di UPK. Pada Pengelolaan Dana Operasional UPK juga terdapat transaksi Penarikan Dana Dari rekeninng Operasional UPK senilai Rp. 6.912.000,- pada tanggal 25 Juli 2017 untuk pembayaran Insentif KPMD selama 3 (tiga) bulan yaitu April, Mei dan Juni terdapat bukti transaksi namun tidak dicatat di Buku Kasnya dan Tanpa RPD serta tidak ditanda tangani oleh Pengurus UPK dan FK mulai bulan Januari sd Agustus 2017.
05-09-2017: Team Fasilitator Kabupaten telah memastikan ketersediaan Bukti transaksi diperoleh di UPK Kecamatan Kendahe dan telah pula memastikan pencatatan terupdate sampai dengan kunjungan FasKab berikutnya pada Buku-Buku Kas, Buku Bank telah ditanda tangani serta penegasan kepada Fasilitator Kecamatan yang baru ditepat di Kecamatan Kendahe untuk mempergunakan RPD dan bukti Penyerahan Dana berupa Kwitansi pada setiap kali penarikan sehingga proses selesai
P-17-0000000075Supervisi17-Aug-2017
Terdapat Penarikan Dana senilai Rp. 2.250.000,- tanggal 14 Juli 2017 dari Rek.DOK CB dan tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 40.508.000,- namun tanpa disertai RPD dan Kwitansi penarikan Dana kemudian Dari Rekening Operasional UPK Tidak terdapat pencatatan, tidak ditanda tangani sebagai bentuk telah dilakukan verifikasi dan vaidasi Oleh FK dan UPK dan terhadap transaksi yang terjadi serta tidak terupdate sampai dengan tannggal 15 Agustus 2017,
05-09-2017: Team Fasilitator Kabupaten telah memastikan ketersediaan Bukti transaksi diperoleh di UPK Kecamatan Kendahe dan telah pula memastikan pencatatan pada Buku-Buku Kas, Buku Bank serta penegasan kepada Fasilitator Kecamatan yang baru ditepat di Kecamatan Kendahe untuk mempergunakan RPD dan bukti Penyerahan Dana berupa Kwitansi pada setiap kali penarikan sehingga proses selesai
P-17-0000000072Tatap Muka31-Jul-2017
Berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Tendik PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017 bertempat di Kantor Sekretariat GSC Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap Proposal Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD di kecamatan Damau dan Laporan Keuangan yang disampaikan IGTKI selaku Training Provider pada tanggal 20 s/d 26 September 2016 terdapat realisasi pendanaan yang tidak sesuai dengan RAB/Proposal yang diajukan UPK Kecamatan Damau sebagai berikut : Modul yang seharusnya diberikan untuk peserta tapi diberikan hanya per desa sebagai berikut untuk peserta sebanyak 8 modul dimana untuk 1 modul(473 Lembar x Rp. 300,- = Rp. 141.900) sehingga 8 modul (Rp. 141.900; x 8 Modul = Rp. 1.135.200,-) sementara Alokasi Biaya untuk Modul berdasarkan RAB/Proposal UPK Kecamatan Damau Rp. 2.400.200,- dikurangi Rp. 1.135.200,- sehingga selisih kurang senilai Rp. 1.265.000,- dan hal ini telah diakui oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara IGTKI yang dikonfirmasi pada saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tendik PAUD TA.2016 di Kantor Sekretatiat Fasilitator Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 28 Juli 2017
31-07-2017: Team Fasilitator Kabupaten kepulauan Talaud Agar segera lakukan Identifikas, Monitoring dan Pengendalian serta Memastikan Modul dapat diterima oleh Peserta Sebelum Pelaksanaan Pelatihan Tendik PAUD di TA.2017 dilaksanakan.
P-17-0000000073Hasil Audit31-Jul-2017
Berdasarkan Hasil Audit Internal yang dilakukan Fasilitator Keuangan (FasKeu) Kabupaten Kepulauan Talaud bersama Sp.FM GSC Provinsi Sulawesi Utara terhadap Proposal Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD di kecamatan Essang Selatan dan Laporan Keuangan yang disampaikan IGTKI selaku Training Provider pada tanggal 20 s/d 26 September 2016 terdapat realisasi pendanaan yang tidak sesuai dengan RAB/Proposal yang diajukan UPK Kecamatan Essang Selatan sebagai berikut : Modul untuk peserta sebanyak 9 modul dimana untuk 1 modul(672 Lembar x Rp. 300,- = Rp. 201.600) sehingga 9 modul (Rp. 201.600; x 9 Modul = Rp. 1.814.400,-) sementara Alokasi Biaya untuk Modul berdasarkan RAB/Proposal UPK Kecamatan Essang Selatan Rp. 4.950.000,- dikurangi Rp. 1.814.400,- sehingga selisih kurang senilai Rp. 3.135.600,- dan hal ini telah diakui oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara IGTKI yang dikonfirmasi pada saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tendik PAUD TA.2016 di Kantor Sekretatiat Fasilitator Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 28 Juli 2017
31-07-2017: Team Fasilitator Kabupaten Kepulauan Talaud Agar Segera Lakukan Identifikasi, Monitoring dan Pengendalian terkait tindaklanjutnya sampai Modul diterima oleh masing-masing peserta sebelum pelatihan Tendik PAUD di TA.2017 dilaksanakan
P-17-0000000071Telpon28-Jul-2017
Fasilitator Kecamatan Petak Malai An. Anto Saptono menyimpan, mengelola dan menjadi juru bayar dana Program GSC.
31-07-2017: 1. Pada Tanggal 11 Juli : Telah dilakukan koordinasi dengan Satker GSC Kabupaten Katingan ( Pejabat Penandatangan SPM ) tentang pengaduan memegang, mengelola dan menjadi juru bayar terhadap dana program GSC,Satker GSC Kabupaten Katingan ( Pejabat Penandatangan SPM ) langsung melakukan konfirmasi via telpon kepada bendahara UPK Petak Malai ( yang menyampaikan pengaduan ). Dari hasil konfirmasi Satker GSC ( Pejabat Penandatangan SPM ) mengijikan Tim Faskab untuk berangkat ke Kecamatan Petak Malai untuk segera memfasilitasi permasalahan tersebut dilapangan. 2. Pada tanggal 12 Juli : Tim Faskab melakukan koordinasi kepada PJOK Kecamatan Petak Malai terhadap permasalahan tersebut dan meminta ijin untuk meminjam ruangan untuk melaksanakan rapat khusus penanganan masalah tersebut. 3. Pelaksanaan rapat khusus yang dihadiri oleh Tim Faskab, PJOK Kecamatan Petak Malai, BKAD, Ketua dan Bendahara UPK, PL, 2 orang KPMD desa Tumbang Baraoi dan Pokja Pendidikan. 4. Dari hasil rapat khusus penanganan pengaduan masalah indikasi pelanggaran kode etik dan prosedur terhadap FK Petak Malai didapatkan : - Dari hasil cash opname yang dilakukan oleh Faskeu terhadap penyaluran DOK Perencanaan tahap I TA 2017 terhadap pos yang tidak sesuai dengan RAB DOK Perencanaan, tidak ditemukan bukti transaksi ( Ba. Cach Opname terlampir ) - Dari keterangan bendahara UPK Petak Malai, FK Petak Malai An. Anto Saptono melakukan Penyimpanan, mengelola dan sebagai juru bayar ( surat pernyataan terlampir ) - Dari Keterangan Ketua UPK Petak Malai, pada saat melakukan pembayaran DOK tahap I atas dasar koordinasi dengan FK Petak Malai An.Anto Saptono dan pada saat melakukan pembayaran tanpa ada bukti pertanggungjawaban dan tidak ditegur oleh FK pada saat itu ( surat pernyataan terlampir ) - FK Petak Malai An.Anto Saptono melakukan Pengelolaan Dana DOK Perencanaan tahap I TA. 2017 dan menjadi juru bayar - FK Petak Malai An.Anto Saptono melakukan pelaporan fiktif terhadap tahapan Alda dan lokakarya Ta. 2017 ( bukti Ba. terlampir ) - Dari keterangan yang disampaikan oleh 2 orang KPMD dibulan Desember 2016 FK Petak Malai An.Anto Saptono melakukan pembayaran atas bantuan transport ( surat pernyataan terlampir ) - Dari keterangan PL dibulan Juli 2017 FK Petak Malai An.Anto Saptono melakukan pembayaran bantuan transport untuk 1 bulan dari dana DOK Perencanaan tahap I ( surat pernyataan terlampir ) - Dari keterangan PK desa Tumbang Baraoi FK Petak Malai An.Anto Saptono melakukan pembayaran kegiatan TA. 2015 dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kwitansi yang disodorkan untuk dimintai tandatangan kepada PK Desa Tumbang Baraoi sehingga yang bersangkutan tidak mau menandatangani kwitansi tersebut ( surat pernyataan dan kwitansi terlampir ) - Dari keterangan POKJA Pendidikan tidak mengetahui jumlah Alokasi BLM Multi TA. 2016 ( surat pernyataan terlampir ) - Dari hasil pemeriksaan daftar hadir MAD Alda dan Lokakarya TA. 2017 terbukti PJOK dan UPTD Pendidikan tidak hadir dalam kegiatan tersebut dan ttd yang bersangkutan tidak sama. ( Dokumentasi / Foto saat pemeriksaan terlampir ) - Berita Acara Rapat Penanganan Pengaduan Masalah dan daftar hadir terlampir. REKOMENDASI Berdasarkan hasil Rapat Khusus Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik atas FK Petak Malai : 1. Semua Dokumen hasil Rapat khusus Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik atas FK Petak Malai akan dikoordinasikan kepada Satker GSC Kabupaten untuk dipelajari. 2. Dana DOK Perencanaan Tahap I TA. 2017 yang sudah disalurkan tanpa bukti wajib dikembalikan. 3. Diminta kepada Specialist FMS GSC Kalteng untuk membantu melakukan Audit khusus terhadap Dana Program baik TA, 2014 s/d 2017 dilokasi yang pernah bertugas sebagai FK An.Anto Saptono. 4. Bila dikemudian hari dari hasil-hasil Audit khusus ditemukan selama FK An.Anto Saptono bertugas diprogram GSC ditemukan bukti-bukti yang bersangkutan melakukan pengelolaan, dan penyelewengan dana maka diharapkan yang bersangkutan wajib bertanggungjawab. 5. Adanya keputusan / sanki tegas terhadap FK Petak Malai karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Prosedur.
P-17-0000000034Hasil Audit15-Jun-2017
LPD dan Laporan Akhir belum lengkap
15-06-2017: LPD dan Laporan Akhir sudah selesai tanggal 24 Februari 2017
P-17-0000000035Hasil Audit15-Jun-2017
Laporan akhir kegiatan belum selesai
15-06-2017: Laporan Akhir Kegiatan Desa sudah selesai tanggal 25 Februari 2017
P-17-0000000037Hasil Audit15-Jun-2017
Pemeliharaan aset GSC tidak berjalan Baik
05-07-2017: FK sudah memfasilitasi dan membimbing Tim Pemeliharaan Desa untuk memelihara aset yang sudah didanai oleh GSC seperti Alat Kesehatan, Perlengkapan Posyandu, APE dalam dan Luar
P-17-0000000038Hasil Audit15-Jun-2017
Administrasi perencanaan tahun 2017 masih banyak yang belum ditandatangani
05-07-2017: FK sudah memvalidasi kembali administrasi didesa terutama untuk kelengkapanya
P-17-0000000039Hasil Audit15-Jun-2017
LPD 3 sudah selesai tapi laporan akhir belum selesai
05-07-2017: LPD dan Laporan Akhir Kegiatan PK sudah selesai tanggal 30Mei 2017
P-17-0000000040Hasil Audit15-Jun-2017
LPD dan laporan keuangan tahun 2014 belum didokumenkan dengan baik, masih terpisah pisah
05-07-2017: FK dan UPK untuk memvalidasi kembali LPD dan laporan keuangan desa sudah lengkap dan tersusun dengan baik
Data : 156 | Halaman : 11