Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-18-0000000026Hasil Audit13-Feb-2018
Temuan audit internal di UPK Kec Utan. Permasalahanya terdapat nilai uang DOK CB TA 2017 yang tidak terserap sejumlah Rp.1.950.000,- karena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengadaan spanduk MAD Khusus dan chapture vinil PKD.
15-02-2018: Pengaduan sudah ditanggapi dan masalah sudah selesai dengan telah disetor/dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp 1.950.000,- total dari 2 masalah baru di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dengan rincian: 1) Masalah Penyimpangan Pronsip & Prosedur sebesar Rp 1.800.000,- 2) Masalah Penyimpangan/Penyalahgunaan Dana sebesar Rp 150.000,-
P-18-0000000020Hasil Audit06-Feb-2018
Pada saat Fasilitator Kabupaten melakukan kunjungan pada tanggal 18 Januari 2018, Belum ada pelaporan kegiatan PAD, Skoring 6 bulan dan IKP triwulan II
08-02-2018: Laporan PAD telah selesai dilaporkan tanggal 2 Februari 2018 dan Laporan Skoring 6 Bulan dan IKP triwulan 2 telah dilaporkan tanggal 31 Januari 2018 sehingga Aduan dianggap Selesai
P-18-0000000012Tatap Muka01-Feb-2018
Ada aduan dari BPD Desa Belenganang bahwa pemdes lebih berpihak pada kegiatan fisik daripada kegiatan pemberdayaan sehingga banyak menimbulkan permasalahan di desa, antar masyarakat.
07-02-2018: Adanya penegasan oleh dinas BPMD, jika pada saat verifikasi dokumen RKPDes oleh kecamatan tidak terdapat kegiatan yang berkaitan dengan PSD maka dokumen akan dikembalikan ke desa. saat ini didesa belengan kegiatan PSD telah masuk dalam pembiayaan dana desa khususnya pembiayaan Tendik PAUD, Kader Posyandu, dan KPMD begitu juga dengan kegiatan posyandu yang telah dianggarkan setiap bulannya selama 1 tahun.
P-18-0000000013Supervisi01-Feb-2018
Pengaduan dari FK (Grace Tololiu) dan Ketua UPK (Frangky Korompis) : Camat saat ini kurang mendukung dan merespons kegiatan GSC, padahal awal-awal keg sangat mendukung. Ternya ada beberap alasan krn tidak mengikuti kemauannya dan ada ketidakcocokan dengan Ketua UPK.
07-02-2018: Saat ini telah dilakukan pendekatan individu kepada camat dengan tujuan untuk membangun kembali hubungan baik agar tidak lagi miskomunikasi dan menyatukan visi dalam pemberdayaan masyarakat agar tidak ada lagi intervensi yang hanya menguntungkan Individu atau kelompok tertentu.
P-18-0000000015Supervisi01-Feb-2018
Ada aduan di desa Menggawa 2 dimana tadinya tertata di dana desa Des 2017 s/d Jan 2018 ada PMT Posyandu tetapi realisasinya tidak ada. Kemuadian dari KPMD Desa Kalam Darat bahwa pemdes tidak mengijikan rangkap jabatan sebagai KPMD dan Kader Posyandu dan Tendik PAUD, sehingga banyak yang mundur dan kegiatan menjadi tidak maksimal.
07-02-2018: saat ini Dinas BPMD telah melakukan OJT kepada pemerintah desa dan pelaku program didesa dimana rangkap jabatan bisa terjadi jika sumber pembiayaannya berbeda misalkan ada yang dibiayai dengan sumber dana APBD dan ada yang dari APBN.
P-18-0000000017Tatap Muka01-Feb-2018
Aduan dari Kader Posyandu/KPMD : Desa membatasi untuk tidak rangkap jabatan sebagai Kader Posyandu dan KPMD sehubungan dengan insentif dari Dana desa sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri dari kader posyandu di desa Tariang Baru.
07-02-2018: Saat ini pelaku program yang merangkap sebagai kader posyandu dan KPMD telah mengundurkan diri dari seluruh kegiatan didesa karena menurut pendamping tidak boleh ada pelaku yang melaksanakan pekerjaan ganda. tetapi menurut masyarakat bisa seorang kader melaksanakan pekerjaan ganda dengan menggunakan sumber pembiayaan yang berbeda misalkan KPMD dibiayai dari APBN dan Kader Posyandu dibiayai dari APBD. namun pendamping desa tetap tidak mengijinkan hal tersebut walaupun hasil musyawarah desa memutuskan bisa dibiayai. sehingga pada saat penyusunan RKPDes tidak terfasilitasi karena adanya intervensi negatif.
P-18-0000000001Supervisi24-Jan-2018
KPMD masih keliru dalam pengsian form 13,14 walaupun sudah di IST/OJT berulang kali
06-02-2018: sumber daya manusia dari pelaku (KPMD) yang bervariasi/kurang sehingga tetap dilakukan IST/OJT secara terus menerus untuk perbaikan
P-18-0000000004Supervisi23-Jan-2018
Daftar Penerima Transport Pelatihan Pelembagaan Pembangunan Desa Tgl 17 November 2017 diterima oleh sebanyak 39 org, sementara daftar hadir di tanggal 16 Nov 2017 peserta hadir 38 orang dan tanggal 17 Nov 2017 peserta hadir sebanyak 37 orang serta tanggal 16 Nov 2017 daftar peserta penerima materi hadir sebanyak 37 orang, kemudian belum disertakan foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan dimaksud.
02-02-2018: Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan dimaksud sudah ada hanya pada saat Penggandaan kemarin tidak termasuk namun dokumen asli ada di UPK
P-18-0000000006Supervisi23-Jan-2018
Terdapat Biaya Konsolidasi pelaku di Kecamatan (PJOK, FK, Ketua & Bendahara UPK serta PL) berupa Rapat Persiapan 5 org x Rp. 50.000 = Rp. 250.000 x 6 paket kegiatan DOK Peningkatan Kapasitas, namun bukti pertanggungjawaban hanya 1 lembar kwitansi tanpa di dukung Berita Acara Rapat Konsolidasi dan Daftar Hadir Pelaksanaan kegiatan
06-02-2018: sudah dibuatkan kwitansi tanda terima biaya konsolidasi untuk masing2 kegiatan
P-18-0000000007Supervisi23-Jan-2018
Terkait tindaklanjut terhadap dokumen MAD Tutup Buku dan Serah Terima Kegiatan TA.2017 serta Form Sertifikasi, pada saat kunjungan Dokumen masih terpisah-pisah dimana Berita Acara Revisi tidak terdapat di Kantor UPK, kemudian SPC Pengajuan, SPC Revisi setelah keluar Juknis dan SPC untuk Saldo dana akhir belum terlihat
02-02-2018: Dokumen MAD Tutup Buku dan Serah Terima Kegiatan TA.2017 sudah ditindaklanjuti dan ada kelengkapan administrasi pendukung dan di buat menjadi satu dokumen resmi di Kantor UPK Wori
P-18-0000000009Supervisi23-Jan-2018
Dana Pelaksanaan PKD (Dusun) dan Rapat Perumusan) di Desa Wori sudah diberikan kepada KPMD namun Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak terdapat di UPK dan belum dilakukan Rekapitulasi oleh Pelaku di Kecamatan (FK, Penlok) sampai Januari 2018.
06-02-2018: Berita Acara PKS dan Rapat Perumusan sudah dikumpulkan di kecamatan dan sudah dilakukan rekapan di kecamatan
P-18-0000000010Supervisi23-Jan-2018
Terdapat transaksi berupa Tanda terima Transport kegiatan Pengembangan Media Komunitas pada tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017 senilai Rp. 6.070.000,- Namun terdapat 4 (empat) orang peserta yang tidak menanda tangani daftar penerimaan transport senilai Rp. 300.000,- di Desa Talawaan Atas (1 orang), Desa Budo (1 orang), Desa Lantung (2 orang).
02-02-2018: Telah terdapat 4 (empat) orang peserta yang tidak menanda tangani daftar penerimaan transport senilai Rp. 300.000,- di Desa Talawaan Atas (1 orang), Desa Budo (1 orang), Desa Lantung (2 orang)sehingga kelengkapan tanda tangan penerima dana tarnasportasi sebagai bukti realisasi penggunaan dana .
P-17-0000000079Web06-Nov-2017
Pemberhentian PL GSC Kec.Malaka Barat, Kab.Malaka, provinsi NTT secara sepihak tanpa rekomendasi hasil audit atau hasil evaluasi kinerja pada semua tingkatan, tanpa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan tidak sesuai SOP program GSC. Kronologi: 1. Awal bulan April 2017, MAD SOS program GSC di aula Kec.Malaka Barat. ( sy tidak hadir krn sakit demam dan asam urat). Dihadapan forum MAD yg dihadiri utusan 16 desa, Camat, BKAD, Satker kab.Malaka, FASKAB, FASKEU, FK dan UPK GSC, sy diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas oleh camat Malaka Barat ( EFRAIM BRIA SERAN, S.Fil, MPA ). 2. Setelah pulih dari sakit yg saya alami, tanggal 20 April 2017 saya kembali aktifitas di kantor. FK GSC ( RENSIANA FELIKSITAS ) menyarankan agar saya melakukan klarifikasi dengan camat Malaka Barat tanpa penjelasan detail masalah apa yang akan di klarifikasi. Menyesuaikan jadwal dan kesibukan camat, saya baru bertemu dan klarifikasi masalah terkait poin 1 diatas pada tanggal 24 Juni 2017. 3. Hasil klarifikasi, saya disarankan camat agar tetap beraktifitas seprti biasa, tp dari sisi program GSC menuntut harus melamar ulang krn saya sdh diberhentikan sejak tanggal 1 April 2017. Saya dilema, mau ikut hasil klarifikasi dengan camat atau SOP program GSC? Dalam kasus ini saya ingin bertanya, sejauh mana tanggung jawab tim FASILITATOR (FK,FASKAB,FASKEU) terhadap pernyataan camat yang ditimpakan kepada saya? Terhitung sejak bulan April-Agustus 2017 honor saya tidak masuk hitungan krn menurut tim FASILITATOR posisi PL GSC Malaka Barat lowong. * Mohon bantuannya krn saya akan mengadukan hal dimaksud ke Dinsosnakertrans dan DPRD Kab.Malaka. Terima kasih.
13-11-2017: Pengaduan yang disampaikan pada tanggal 6 Nopember 2017 oleh Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka atas nama Patrisius Seran Klau perihal mohon bantuan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap beberapa isi pengaduan yang secara garis besar terkait kebijakan lokal, pembayaran insentif dan operasional serta pemberhentiannya sebagai Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Malaka Barat telah dinyatakan SELESAI dengan melakukan beberapa langkah penanganan/penyelesaian sebagai berikut : 1. Mengingat Rakor Provinsi yang dilakukan pada tanggal 5 s/d 8 Nopember 2017 di Kupang sedangkan pengaduannya pada tanggal 6 Nopember 2017 sehingga baru ditindaklanjuti tanggal 10 Nopember 2017; 2. Pada tanggal 10 Nopember 2017 dilakukan Rapat Khusus di Kantor Faskab bersama PjOK Kabupaten, Tim Faskab dan FK perihal pengaduan tersebut; 3. Setelah disepakati langkah-langkah penanganan selanjutnya PjOK Kabupaten, Faskab dan FK melakukan kunjungan ke Kecamatan Malaka Barat untuk bertemu dengan Pengadu; 4. Di Kantor UPK Kecamatan Malaka Barat bertemu dengan saudara Patrisius Seran Klau sebagi pengadu dan memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait hal-hal yang diadukan; 5. Mendengar penjelasan dan klarifikasi terhadap isi pengaduannya oleh Faskab dan PjOk Kabupaten maka saudara Patrisius Seran Klau selaku Pendamping Lokal (PL)Kecamatan Malaka Barat meminta maaf karena belum memahami prosedur/mekanisme program dan bersedia membuat Surat Pernyataan untuk menjalankan Tupoksi sebagai Pendamping Lokal (PL) GSC di Kecamatan Malaka Barat dan bila lalai maka akan mendapat sangsi sesuai mekanisme Program GSC; 6. Hasil penjelasan/klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengaduan Pendamping Lokal Kecamatan Malaka Barat serta Surat Pernyataannya terlampir.
P-17-0000000078Hasil Audit23-Oct-2017
Tunjangan asuransi meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan dan jaminan hari tua. Pembayaran ini berdasarkan nilai yang tertera pada polis masing-masing fasilitator dengan nilai pertanggungan maksimal Rp150.000,00. Pembayaran tunjangan asuransi akan ditanggung oleh Satker apabila fasilitator telah menunjukkan bukti pembayaran premi mereka setiap bulannya. Berdasarkan hasil audit terhadap kelengkapan bukti pembayaran honor dan tunjangan fasilitator yang dilaksanakan BPM-PDT Provinsi Gorontalo terdapat pembayaran asuransi yang tidak didukung bukti sebesar Rp2.205.000,00
30-10-2017: Temuan BPKP sebesar Rp. 2.205.000.- atas kekurangan bukti pembayaran Asuransi telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 23 oktober 2017. Bukti terlampir
P-17-0000000076Supervisi13-Sep-2017
Pengadaan Barang berupa Tempat Tidur Bersalin yang tidak sesuai dengan spesifikasi di Desa Rabeka , Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang Propinsi NTT
16-09-2017: telah dilakukan Pertemuan di tingkat Kecamatan pada tanggal 13 September 2017,dalam rangka penyelesaian masalah tersebut dan telah di lakukan klarifikasi dengan hasil : pengadaan barang tidak sesuai prosedur, survey hanya dilakukan di satu toko, sertifikasi barang tidak dilakukan sehingga barang yg di droping tidak sesuai specifikasi, dan akan di lakukan forum pembuktian di tingkat kecmatan dengan para pelaku dengan jadwal menyusul.
Data : 168 | Halaman : 12