Urusan kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus diberikan. Kegiatan GSC sejalan dengan Visi Kabupaten Bandung Barat menampilkan sosok generasi yang mendatang yang unggul. Tercermin dalam Visi Bandung Barat yakni CERMAT: Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, dan Sehat. Hal itu bisa diperoleh lewat pendekatan pendidikan dan kesehatan.

Berikut petikan wawancara Bupati Abubakar dengan Spesialis Komunikasi, Edukasi, dan Informasi Faiz Yajri.

Bagaimana kondisi terkini terkait akses pelayanan kesehatan dan pendidikan di Bandung Barat?

Akses pelayanan kesehatan bertujuan menicptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan membangun infrastruktur pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Standar Pelayananan Minimal (SPM) bidang pendidikan, baik Pendidikan Usia Dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui perbaikan ruang kelas, sarana belajar siswa. Bisa juga lapangan upacara, taman, sarana bermain, ruang guru, laboratorium, mushola, perpustakaan, ruang UKS, MCK dan sarana lainnya.Data sekolah yang ada di Bandung Barat pada 2015 sendiri berjumlah 850 PAUD, 906 SD/MI, 279 SMP/MTs, 151 SMA/SMK dan 68 MA.

Akses pelayanan kesehatan merupakan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap jenis pelayanan kesehatan terdekat yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Semisal, Puskesmas atau praktek bidan. Akses juga mempertimbangkan keterjangkauan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang ilihat dari jenis transportasi, waktu tempuh, dan biaya menuju fasilitas kesehatan tersebut.

Secara jumlah sendiri di Kabupaten Bandung Barat memiliki 2 RSUD yakni RSUD Cililin dan RSUD Lembang. Diharapkan pada akhir tahun depan bertambah lagi 1 RSUD. RS Swasta ada 3. Sementara ada 32 puskesma, 64 buah Pustu serta 28 buah Puskel. Untuk prakterk dokter 341 buah dengan jumlah klinik 138 buah. Praktek bidan 187 dengan jumlah Rumah Bersalin 3 buah. Jumlah Posyandu 2.165 buh dengan Poskesdes 94 buah serta 5 buah Polindes.

Ke depan, Bandung Barat mulai membangun rumah sakit ketiga di Cikalong Wetan yang saat ini memasuki tahap kontruksi. Obsesi saya, 16 kecamatan di Bandung Barat bisa mempunyai Rumah Sakit Ibu dan Anak yang mudah-mudahan bisa tercapai saat akhir jabatan nanti. Tidak lupa kami pun melakukan peningkatan terhadap Puskesm yang ada baik bangunan maupun sumber dayanya.

Pandangan Anda terkait isu pendidikan dan kesehatan yang ada di Bandung Barat?

Isu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam pembanguanan suatu daerah. Tentu saja isu yang berkembang di setiap daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya, mahalnya biaya pendidikan, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pendidikan. Dalam menyikapi isu tersebut kami melakukan penerangan terhadpa masyarakat melalui sosialisasi program wajib belajar 9 tahun dan rintisan belajar 12 tahun serta pendidikan gratis. Kami tuangkan pula dalam program kerja tahunan dengan menuangkan prioritas anggaran pendidikan.

Terkait tantangan bidang kesehatan diantaranya kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehat di wilayah sulit, masalah kualitas dan kuantitas serta penyebaran tenaga kesehatan. Adanya beban ganda penyakit (new emerging dan re-emerging disease, red) berupa masih banyaknya penyakit infeksi lama yang diharus ditangani. Sementara di pihak lain makin meningkatnya penyakit baru baik meneular dan tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta isu gender di bidang kesehatan.

Beberapa hal isu yang mengemuka di Bandung Barat diantaranya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada 2013, AKI mencapai 0,039 per 100.000 kelahiran. Jumlah itu menurun dibanding 0,040 pada 2012. Demikian pula halnya dengan Angka Kematian Bayi mengalami penurunan. Jika pada 2013 sebrsar 41,80 per 1.000 kelahiran hidup dibanding 2012 sebesar 40,67 per 100.000 kelahiran hidup. Musabab kasus kematian ibu terbanyak terjadi saat melahiran dengan penyebab utama perdarahan, hipertensi dalam kehamilan dan adanya infeksi. Sementara pada kasus kematian bayi terjadi karena Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Isu berikutnya kesadaran penerapan perilku hidup bersih dan sehat dan kondisi lingkungan kurang mendukung. Hingga saat ini permasalahn perilku merokok di dalam ruangan merupakan isu utama terkait Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) disamping pemberian ASI dan penimbangan bayi dan balita.

Kondisi cakupan PHBS rumah tanggai di Bandung Barat masih rendah yakni 49,1% dari target 80% serta cakupan desa siaga aktif baru mencapai 72,73%.

Menurut saya hal tersebut menunjukkan masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap pentiingnya pelaksanaan PHBS. Di sisi lain cakuan air bersih baru mencapai 77,47% dari target 80%, cakupan jamban keluarga baru encapai 65,32% dari target 70% dan cakupan SPAL baur menapai 49,25% dari target 60%.

 

Kondisi lingkungan, penerapan PHBS, dan kejadian penyakit merupakan hal yang saat terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain serta berdampak besar terhadap status derajat kesehatan masyarakat. Kombinasi tersebut mengakibatkan penyakti penyakit menular seperti diare, ISPA, paru, ksuta dan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Beberapa penyakit itu sampati saat ini merpakan sepuluh besar penyakit di Bandung Barat.

Penyakit berbasis lingkungan meruapakah masalah kesehatan terbesar di masyarakat Bandung Barat tercermin dari tingginya aka kejadian dan kunjungan penderita beberapa penyakit ke puskesmas. Tinggina kejadian penyakit menular dan tidak menular merupakan salah satu indikator dari kondisi lingkungan yang buruk dan kesadaran ber-PHBS yang belum maksimal di masyarakat.

Kesenjangan kualitas tenaga kessehatan merupakan tantangan lain yang dihadapi. Selain regulasi bidang kesehatan masih kurang memadai, pembiayaan belum mengutamakan upaya pencegahan dan promosi kesehatan serta sisitem infomrasi kesehatan daerah masih belum optimal.

Ke depan, kami berupaya penguatan survelians penyakit dan deteksi dini timbulnya suatu peyakit dalam rangka pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Tujuannya menjamin semua pemegang kepentingan melakukan penanganan dini, cepat, dan tepat.

Urusan kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus diberikan. Kegiatan GSC sejalan dengan Visi Bandung Barat menampilkan sosok generasi yang mendatang yang unggul. Tercermin dalam Visi Bandung Barat yakni CERMAT: Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, dan Sehat. Hal itu bisa diperoleh lewat pendekatan pendidikan dan kesehatan.

Ada target yang hendak dicapai Kabupaten Bandung Barat dalam upaya pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan?

Dalam bidang pendidikan, kami terus berupaya untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar anak sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Terkait dengan pemenuhan pelayanan kesehatan beragam upaya telah dilakukan sebut aja memantapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus yang merata, terjangkau dan berkualitas. Berikutnya memantapkan penyelenggaraan, pencegahan dan pengendalaian penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesahtan lainnya. Terakhir, memantapkan perencenaan, akuntabilitas, dan layanan perkantoran serta penyelenggaraan pebangunan bidang kesehatan.

Diharapkan dapat terwujud peningkatan pemerataa, aksesibilias, dan mutu pelayanan kesehatan dasar serta rujukan dan khusus sehingga bisa berpadu padan pada terwujdungya visi Bandung Barat yakni Kemandirian Masyarakat Bandung Barat untuk Hidup Sehat.

Kendala yang menghambat upaya pencapaian tersebut?

Menurut hemat saya belum optimalnya pengelolaan sumber daya pendidikan dan kesehatan. Dukungan anggaran belum memadai serta integrasi dan koordinasi antar program belum optimal. Data base penddiikan dan ksehatan belum akurat dan detail, serta belum optimalnya pengembangan kemitraan, serta kualitas pelayanan yang dirasa masih belum sesuai standar lantaran sumber daya manusia yang masih terbatas.

Kegiatan GSC sebagai upaya peningkatan dan percepatan akses layanan kesehatan dan pendidikan telah lama berjalan di Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana pendapat Bapak terkait kegiatan GSC dalam upaya pencapaian target dalam bidang kesehatan dan pendidikan di wilayah Bandung Barat?

GSC sudah hadir Bandung Barat sejak 2002. Ada 6 kecamatan yang menjadi wilayah GSC yakni Cihampelas, Cililin, Rongga Sindakerta, Gununghalu, dan Cipendeuy dengan total desa 61. Menurut hemat saya secara garis besar kegiatan GSC sudah dilaksanakan dengan baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh terutama rumah tangga miskin.

Kegiatan dalam mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan ibu dan anak terutama untuk intervensi periode 1000 hari pertama kehidupan bagi masyarakat miskin dan terpingggirkan. Selain itu akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), mendoorng anak-anak putus sekolah serta belum sekolah untuk kembali sekolah serta mengakomodir untuk pendidikan anak usia dini pun sejalan dalam visi Bandung Barat dalam kaitan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan.

Adakah dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah Bandung Barat dalam upaya menunjang kegiatan GSC yang sedang berjalan?

Dukungan dari Pemda terkait dengan adanya dana Pendamping Administrasi Pembinaan (PAP) dari APBD untuk menunjang kegiatan GSC di lapangan. Kemudian dalam NPUD dana TA 2016 Pemda menganggarkan sebesar Rp241.050.000 sebagai bukti dukungan penuh karena dana PAP minimal dialokasikan sebesar 5% dari total dana BLM sebesar Rp1.050.000.000. hal ini karena adanya penghematan anggaran yaitu adanya pergeseran sebesar Rp1.500.000.000 dari total sebelumnya Rp2.550.000.000

Kami sangat berkomitmen terkait kegiatan GSC. Saya sangat bangga dan mendukung kehadiran GSC yang turut bersama-sama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat menghantarkan Bandung Barat menjadi generasi sehat dan cerdas.

Program GSC akan berakhir pada 31 Desember 2017. Adakah dukungan regulasi di tingkat Kabupaten terhadap pengelolaan Dana Desa yang mendukung kegiatan pelayanan sosial dasar di desa termasuk di dalamnya terkait bidang pendidikan dan kesehatan?

Sejauh ini tidak ada regulasi spesifik di tingkat kabupaten. Namun, kami sudah merintis mengenai kegiatan pelayanan sosial dasar bidang pendidikan dan kesehatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Adakah Rancangan Aksi Daerah (RAD) yang berhubungan dengan pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan kesehatan?

Saat ini kami tengah berupaya merancang RAD terkait dengan kerangka advokasi kebaijakan pelayanan sosial dasar di desa. Harapannya nantinya akan diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup). Kami pun memanfaatkan data Indeks Desa Membangun (IDM) terhadap status kemajuan desa selain memanfaatkan data terkait analisis situasi dan kondisi pelayanan sosial dasar di desa.

Terkait pelibatan sumber daya manusia yang mendapat pengayaan lewat program pemberdayaan masyarakat, termasuk GSC, untuk diikut-sertakan dalam program pemberdayaan di daerah?

Lewat kehadiran GSC maupun pemberdayaan lainnya diharapkan dapat bersinergi, berkolaborasi, serta terlibat aktif dalam perencanaan kegiatan baik di tingkat desa maupun kecamatan. GSC yang akan habis di penghujung 2016 sumber daya manusia yang sudah terlatih dapat dimanfaatkan dengan optimal.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY